Sari Yuliati Dukung Kebijakan Kartu Prakerja

30-04-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan bahwa kebijakan Kartu Prakerja dengan target peserta 5,6 juta orang yang dikeluarkan Pemerintah perlu mendapat dukungan supaya hasilnya maksimal, meskipun sebagai kebijakan yang dinilai baru dan masih dievaluasi oleh beberapa kalangan.

 

"Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Prakerja dan hal ini perlu kita dukung bersama semua Partai Koalisi," ujar Sari dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Kamis (30/4/2020)

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, program Kartu Prakerja sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019, jadi ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden Jokowi. Mengenai kontroversi delapan platfrom yang menjadi penyelenggara tanpa tender, Sari beranggapan bahwa semua sudah sesuai prosedur.

 

"Mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman Yakin Calon Hakim MK Perkuat Peran Mahkamah Konstitusi
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai terpilihnya Inosensius Samsul sebagai Hakim Konstitusi merupakan langkah yang tepat....
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...